Basic HTML Version
6
Volume IX Edisi 1 Tahun 2014
Media Informasi Kesehatan Pelabuhan
sarana untuk mencegah terjadinya korupsi,
meningkatkan kredibilitas instansi / perus-
ahaan, menghilangkan saling curiga, mening-
katkan kinerja, mencegah kebocoran keu-
angan, dan menciptakan iklim kerja yang
sehat dan kondusif. Korupsi tidak seluruhnya
dapat dipantau, namun dapat dikontrol me-
lalui kombinasi etika perilaku, dan tindakan
hukum yang tegas. Pakta Integritas diharap-
kan dapat menjadi alat kontrol dengan
menekankan azas – azas sebagai berikut :
Tidak memikirkan diri sendiri
Integritas yang tinggi
Obyektifitas
Akuntabilitas
Keterbukaan
Kejujuran
Kepemimpinan
Penerapan Pakta Integritas di Institusi Publik
adalah untuk memastikan bahwa semua
kegiatan dan keputusan di insitusi publik dil-
akukan secara transparan, karena Pakta Integ-
ritas dapat digunakan sebagai salah satu
dokumen untuk pengawasan. Semua proyek
atau pekerjaan yang dilaksanakan, jasa yang
diberikan atau yang diterima, serta barang
atau material yang dipasok ke institusi oleh
pemasok tanpa adanya manfaat atau keun-
tungan financial tambahan dalam bentuk
cepat upaya mewujudkan citra birokrasi yang
bersih dan baik, sehingga mendapatkan ke-
percayaan publik setinggi-tingginya. Oleh ka-
rena itu, ia tidak bisa berjalan sendiri. Penan-
datanganan pakta integritas harus diikuti
dengan pembenahan di seluruh lini, khususnya
yang berkaitan dengan masalah tindak pi-
dana korupsi.
Bagaimanapun juga Pakta Integritas adalah
merupakan janji di atas kertas untuk
melaksanakan tugas dan tanggung jawab
sesuai ketentuan yang berlaku. Janji itu tidak
akan bermakna jika tidak disertai dengan niat
dan itikad yang sungguh-sungguh untuk
melakukan kegiatan pengadaan dengan
transparan. Dengan menerapkan penan-
datanganan Pakta Integritas dalam setiap
proses pengadaan barang / jasa diharapkan
menjadi salah satu wujud dalam pelaksanaan
GCG (Good Corporate Governance)
. Hal ter-
sebut sejalan dengan harapan terhadap
jalannya pemerintahan yang baik dan ber-
sih.@
apapun di luar yang ditetapkan secara
hukum. Keputusan – keputusan yang diambil
oleh para pejabat tidak dipengaruhi berbagai
kepentingan pihak – pihak di luar institusi.
Penandatanganan Pakta Integritas bukan
sekedar mengikuti tren dan tanpa maksud.
Pakta Integritas diharapkan mampu memper-