Minggu, 16 Desember 2018
Informasi KKP
: KKP Kelas I Tanjung Priok...Berkomitment sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WB) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)....mariii kita dukung..!!
Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Featured

Oleh: Romanika, SKM, M.Kes

Kementerian Kesehatan berkomitmen, Komitmen tersebut secara melakukan upaya percepatan pencegahan nyata diwujudkan melalui pencanangan Zona Integritas korupsi melalui pencanangan (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Zona Integritas dan membangun birokrasiKementerian Kesehatan RI. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok merupakan lopus yang salah satunya di tunjuk oleh Ditjen PP & PL Kemenkes RI Zona Integritas Korupsi (ZI) dan “Pencanangan Zona Integritas yang dilaksanakan pada 11 Mei 2015 Oleh Ka.KKP Kelas I Tanjung Priok Bp. RBA Widjonarko, SKM, M.Kes merupakan bagian dari Gerakan Nasional Pembangunan melayani masyarakat secara lebih baik.

Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi sebagai implementasi dari pelaksanaan Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 Bagaimana sekarang ? Zaman memang telah berubah, manusia juga terus belajar memahami dan bergerak kearah yang lebih baik. Ketika itu, orang jujur, tidak manipulatif dan berusaha tidak korupsi, dianggap mahluk aneh “sok bersih, suci” dan seabrek predikat miring. Kemudian orang-orang “aneh” ini dikucilkan dari berbagai kegiatan yang “aneh-aneh”. Sekali lagi, itu dulu, ketika masih zona korupsi (ZI) lebih dominan.Zona Integritas, menjadi pintu masuk membentuk wilayah bebas korupsi (WBK). Apa WBK itu ? yakni satuan kerja dalam zona integritas tidak ada korupsi, baik korupsi anggaran, waktu dan barang milik negara. Terbebas dari perilaku manifulatif, gratifikasi “hadiah, uang lelah, jasa, dll” dari pihak lain yang terkait langsung atau tidak langsung dengan pekerjaan satuan kerja yang bersangkutan.

WBK sangat mungkin terlahir dalam salah satu zona integritas, asalkan ada kemauan pimpinan untuk mewujudkannya dan berkelanjutan. Pemimpin memimpin sendiri upaya tersebut. Ia menjadi lokomotif dan sekaligus teladan membentuk individu-individu berintegrita. Secara bertahapia mananamkan sikap mental, pikiran dan tindakan yang selaras dengan nilai-nilai baik, yang diyakini bermanfaat bagi dirinya sendiri dan organisasi. Dalam integritas ini terkandung nilai-nilai kejujuran, loyalitas, komitment dan nilai perbaikan, untuk selanjutnya diimplementasikan dalam tindakan nyata dilinkungan kerja sementara integritas organisasi adalah kesatuan dari integritas individu-individu yang ada dalam lingkungan organisasi.Masa Mendatang ZI, WBK dan gelombang reformasi birokrasi, tampaknya akan terus bergerak menuju arah yang dicita-citakan. Mengapa ? selain tunutan publik yang sangat kuat akan hadirnya birokrasi yang bersih dan melayani, juga tabiat manusia yang ingin berubah menjadi lebih baik. Hidup tenang, produktif dan melayani. Hah.. melayani ? ya...! Budayah melayani akan menjadi trend masa depan. Pemimpin adalah pelayan. Siapa yang mau menjadi pemimpin, ia telah teruji melayani terlebih dahulu. Bila tidak kompeten memberikan pelayanan akan mendapat tekanan berat dari publik. Jadi, bersih dan melayani itu kebutuhan, bukan tugas, kewajiban atau tangggung jawab. Bersih dan melayani akan menjadi dua sisi dari mata uang. Ia tidak terpisahkan. Kedepan, orang bersih dan melayani sudah biasa.

Mereka akan berperan besar dalam birokrasi. Sebab sebagian besar orang-orang bersih dan melayani. Sementara orang- “kotor” akan tersisih dan tidak dipakai dalam birokrasi, sebab, zona korupsi telah berganti dengan zona integritas dan wilayah bebas korupsi...Dari Menteri Kesehatan dua indikator yaitu :Pertama, indikator mutlak menberikan Opini Tidak Memberikan memberlakukan persyaratan wajib terhadap tugas dan tanggung jawab yakni berupa persyaratan minimal yang harus Pendapat (TMP/Disclaimer) menyampaikan LHKPN bagi pejabat diemban; dan melayani masyarakat dan dunia Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, penandatanganan pencanangan Zona dipenuhi. Salah satunya, laporan keuangan.Kedua, indikator Kementerian Kesehatan, pada urutan Pengelola Gratifikasi yang dituangkan sangat mengapresiasi apa yang telah dicapai gunaan Aparatur Negara & Reformasi Bi-Kementerian Kesehatan RI yang Bersih operasional, yaitu sebagai pre requisite untuk terbaik kedua dari seluruh Instansi Pusat dalam Peraturan Menteri Kesehatan. oleh Kementerian Kesehatan sehingga pada rokrasi dan Wakil Ketua Ombudsman RI dan Melayani yang ditandai dengan penilaian selanjutnya berdasarkan indikator dan nomor urut sembilan dari seluruh 7 Kementerian. Zona Integritas adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L/P yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBK dan memperoleh hasil penilaian indikator proses diatas 75 pada ZI yang telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WDP) dari BPK atas laporan keuangannya.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok dalam proses pembangunan Zona Integritas (ZI) :

  1. Penerapan program pencegahan korupsi
    • Penandatanganan dokumen Pakta Integritas
    • Pemenuhan kewajiban LHKPN
    • Pemenuhan Akuntabilitas Kinerja
    • Pemenuhan kewajiban Pelaporan keuangan• Penerapan disiplin PNS
    • Penerapan kode etik khusus
    • Penerapan kebijakan pelayanan publik
    • Penerapan Whistleblower system tipikor
    • Pengendalian gratifikasi
    • Penanganan benturan kepentingan
    • Kegiatan pendidikan/pembinaan dan promosi anti korupsi
    • Pelaksanaan saran perbaikan dari BPK/KPK/APIP
    • Penerapan kebijakan pembinaan purna tugas
    • Penerapan kebijakan pelaporan transaksi tidak wajar
    • Rekrutmen secara terbuka
    • Promosi jabatan secara terbuka
    • Mekanisme pengaduan masyarakat
    • Pelaksanaan E-procurement
    • Pengukuran kinerja individu
    • Keterbukaan informasi publik.
  2. Unit Penggerak Integritas (UPI) Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah sebagai Unit Penggerak Integritas (UPI) yang berperan sebagai pembina melalui kegiatan konsultansi, sosialisasi, bimbingan teknis berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, Tentang SPIP. Konsultansi terutama dalam hal pelaksanaan pembangunan ZI. Apabila diperlukan dapat meminta bantuan pendampingan kepada instansi terkait.
  3. Unit Pembangun Integritas (UPbI) Unit Pembangun Integritas dibentuk pada masing-masing K/L/P dengan keanggotaan dari unsur Sekretariat dan unit kerja, yang mempunyai tugas mendorong (bersama UPI) terwujudnya WBK/WBBM.
    Sedangkan dalam penilaiannya adalah :
    • Penilaian dan penetapan WBK
    • Penilaian dan penetapan WBBM

Kesimpulan Cara cepat mencapai WBK /WBBM :

  1. Laksanakan semua ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan pelayanan publik
  2. Selenggarakan pembinaan terhadap unit kerja dan individu pegawai secara kontinyu (berkelanjutan)
  3. Lakukan pengawasan secara konsisten dan obyektif
  4. Berikan reward dan punishment secara adil. Kunci keberhasilan : Ciptakan Pribadi Bebas dari Korupsi (PBK)