Sabtu, 20 Oktober 2018
Informasi KKP
: KKP Kelas I Tanjung Priok...Berkomitment sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WB) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)....mariii kita dukung..!!

Sosialisasi LHKPN dan LHKASN di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok

Oleh: Romanika, SKM, M.Kes

Pengumuman laporan harta kekayaan penyelenggara  negara maka pada hari senin tanggal 27 april 2015 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok mengadakan kegiatan sosialisasi LHKPN (laporan harta kekayaan penyelenggara negara). Penjelasan tentang LHKPN & LHKASN disampaikan oleh drg. Mirna Putriantiwi, MQIH (Kepala Bagian Umum Inspektorat Jenderal Kemenkes RI). Pada kegiatan ini di hadiri oleh Pejabat Struktural, Koordinator Wilayah Kerja dan staf di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok diterangkan bahwa seluruh pegawai negeri harus membuat LHKPN & LHKASN.

Berdasarkan UU No.28/1999 tentang Penyelengara Negara  Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, UU No.30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Keputusan KPK nomor : KEP.07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan Dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Jabatan lainnya yang juga diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN  : Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara, Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara, Menteri, Gubernur, Hakim, Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Harta kekayaanpenyelenggara Negara yang harus di laporkan.

Adapun Form LHKPN:

  • Form model KPK-A (diisi oleh PN/wajib LHKPN yang untuk pertama kali melaporkan kekayaannya,
  • Form model KPK-B (formulir perubahan, diisi oleh PN/wajib LHKPN : telah menduduki jabatannya selama 2 tahun, mutasi dan promosi jabatan, mengakhiri jabatan dan atau pensiun, permintaan KPK dalam rangka pemeriksaan LHKPN

Kewajiban penyelenggara negara terkait LHKPN:

  1. Bersedia diperiksa kekayaan sebelum, selama dan sesudah menjabat,
  2. Melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun,
  3. Mengumumkan harta kekayaan.

Sanksi:

Bagi penyelenggara Negara yang tidak memenuhi kewajiban LHKPN sebagaimana diatur dalam UU No. 28/1999, maka berdasarkan pasal 20 Undang-undang yang sama akan dikenakan sanksi adminstrasi sesuai dengan perundang-perundangan yang berlaku.